Lampung siap gantikan Ibu Kota Jakarta, para tokoh temui Ketua MPR

Ruas jalan tol Kota Lampung bagan wajah kota Metropolis yang siap menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kpota NKRI. @foto: Ist.

LENSAINDONESIA.COM: Wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, terus menggelinding menjadi kajian para akademisi dan elit politik dan tokoh di berbagai daerah.

Problem Jakarta yang semakin macet, padat penduduk dan memiliki banyak problem sosial lainnya diamini sudah tidak layak dipertahankan sebagai pusat pemerintahan.

Gagasan memindahkan ibu kota dimulai pemikian Presiden Soekarno hingga pernah masuk dalam kajian Bappenas RI di era Presiden SBY. Provinsi Lampung pun ikut jadi obyek
riset serius dalam beberapa bulan terakhir oleh komponen masyarakat provinsi itu.

Kajian itu dilakukan komponan lintas sektoral berasal dari rektor dan akademisi PTN dan PTS se-Lampung, legislator pusat dan daerah, organisasi profesi, aktivis, jurnalis hingga berbagai organisasi kemasyarakatan.

Bahkan, sebuah bahan kajian berjudul “Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia” dihasilkan darkoi Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kota Bandar Lampung medio Agustus 2017 lalu.

Delegasi masyarakat Lampung berkunjung ke Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan guna melaporkan, meminta dukungan dan memohon arahan terkait rekomendasi FGD bahwa Lampung siap menjadi pusat pemerintahan RI.

“Bila gagasan yang dilontarkan Presiden Jokowi hendak diimplementasikan, Lampung mampu menunjang visi-misi dari negara,” kata Ketua Yayasan “Alfian Husin” yang menjadi inisiator FGD, Andi Desfiandi kepada media di Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Doktor lulusan Unpad Bandung itu menjelaskan, Lampung memiliki sumberdaya dan kesiapan berbagai indikator untuk menjadi ibu kota negara. Berdasarkan kajian geopolitik, ekonomi, infrastruktur, telekomunikasi dan informasi teknologi, sosial budaya, planologi dan lintas keilmuan yang telah dilakukan, Lampung diyakini adalah alternatif utama untuk rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait indikator aman dari gempa dan bencana, lanjut Andi, kajian mitigasi dilakukan oleh tim ahli yang merekomendasikan wilayah timur dari Provinsi Lampung yakni bentangan dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang hingga Mesuji yang aman dari gempa dan bencana.

Mengenai ketersediaan lahan yang hendak dijadikan lokasi pemindahan ibu kota, negara melalui Kementerian Kehutanan dan PTPN VII memiliki banyak aset puluhan ribu hektar tanah yang sangat mungkin dikonversi menjadi lahan ibu kota.

“Sehingga, Pemerintah RI tak perlu keluarkan biaya pembelian tanah hingga dapat meminimalisir konflik dan spekulan tanah,” kata Andi.

Kelebihan lain Provinsi Lampung yang dituangkan dalam kajian adalah bahwa Lampung sangat dekat ke Jakarta dengan ketersediaan konektivitas moda transportasi yang beragam. Sehingga, memudahkan mobilisasi barang dan orang dengan biaya lebih terjangkau.

Selain adanya 4 bandara komersial plus aset TNI yakni Bandara Radin Inten dai Lampung Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Serai Lampung Barat, Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Lanud Astra Ksetra di Tulang Bawang, juga ditunjang dengan kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Panjang, serta proses pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api Trans Sumatera yang akan semakin menunjang sarana transportasi Jakarta-Lampung.

“Jadi wacana ini memang berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya mimpi semata. Kami mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan di Lampung yakni para akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah dan birokrasi pemerintahan, berbagai organisasi kemasyarakatan, pengusaha, jurnalis, politisi dan aktivis untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Pemerintahan NKRI!” pungkas Andi.

Saat pertemuan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sempat melakukan sesi foto bersama dan menerima berkas dokumen FGD “Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia” sebagai bahan untuk dipelajari lebih lanjut dan berjanji akan mengatur waktu untuk diskusi lanjutan dengan masyarakat Lampung.

“Hari ini, saya didatangi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi agar Provinsi Lampung dapat menjadi Ibu Kota NKRI. Lampung memang dekat dengan Jakarta, apalagi kalau nanti Jembatan Selat Sunda jadi dan memiliki sarana prasarana prasyarat untuk menjadi ibu kota. Saya sebagai putra daerah Lampung mendukung aspirasi teman-teman tersebut,” tegas Zulkifli Hasan, ekspresinya gembira.

Sebelumnya, delegasi tokoh Lampung sempat menemui secara informal Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin yang berasal dari Dapil Lampung dan berbincang santai di ruangan rapat Komisi III DPR RI menyampaikan kesiapan Lampung menjadi pusat pemerintahan RI.

Untuk diketahui, beberapa negara di berbagai belahan dunia telah berhasil melakukan pemindahan ibu kota ke daerah baru sehingga mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Berikut tokoh Lampung yang bertemu Ketua MPR RI:

1. Dr. Andi Desfiandi (Ketua Yayasan Alfian Husin)
2. KH. Soleh Badjuri (Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung),
3. Dr. Hasan Basri (mantan Rektor Universitas Tulang Bawang/ UTB)
4. Yuliansyah, Ph.D. (akademisi FH Unila)
5. Ary Meizari (Ketua KADIN Lampung)
6. Muzzamil (Direktur CEDPPIS)
7. Davit Kurniawan (Direktur DJ Corp)
8. Ahmad Muslimin (Ketua KPW PRD Lampung)
9. Dedy Rohman (aktivis 1998)
10. Joni Fadli (pegiat HAM)
11. Ferry Mulyadi (jurnalis)
12. Ricky Tamba (Wasekjen ProDEM/ aktivis KGM Lampung). @

#LampungPusatPemerintahanNKRI
#DKILampung

Toko perwakilan Lampung menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. @dok. ist

Menuju Sumber Berita Klik Disini ......