Mendagri Berharap Pemilu 2018-2019 Bebas Kampanye Hitam
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada kampanye hitam pada pemilu 2018-2019. Menurut dia, pemilu tanpa kampanye hitam merupakan kunci demokrasi yang sehat.
"Mudah-mudahan tahun depan 171 daerah sudah tidak ada lagi masalah-masalah kampanye hitam," ungkap Tjahjo di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.
Baca juga: Pemerintah Tak Alokasikan Dana Buat Biaya Saksi Parpol di Pemilu
Tjahjo menjelaskan selain bersih dari kampanye hitam, kunci demokrasi sehat adalah tidak adanya politik uang. Aparatur sipil negara juga harus netral dalam pemilu. "Itu saja intinya. Kuncinya di tiga hal ini," ujarnya.
Menurut Tjahjo, perlu ada ketegasan dari penyelenggara pemilu mengenai kampanye hitam. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, kata dia, juga harus melihat dan menyelidiki ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon yang maju pilkada. "Kampanye yang berisi kebencian yang SARA harus ditindak tegas," kata dia.
Tjahjo menilai pemilu dari 2015 sampai 2016 berjalan aman. Pilkada DKI Jakarta, kata dia, prosesnya dinamis tetapi pada hari pemilihan berlangsung lancar.
"Walaupun tingkat partisipasi menurun tapikan aman, hari H-nya aman. Yang terjadi sebelumnya inilah yang saya kira jangan sampai nanti berimbas ke depan," ucap Tjahjo.
Simak pula: Bawaslu Waspadai Politik Identitas
Ia pun mengimbau kepada para pasangan calon yang maju pada pemilu mendatang agar berkampanye sesuai aturan dan menghindari kampanye hitam. "Silakan pasangan calon berkampanye adu program adu konsep untuk kemaslahatan daerah dan masyarakat, jangan kampanye hitam," ucap dia.
SYAFIUL HADI
Post a Comment