Usulan DAK Rp 110 M tak Terealisasi, Pengembangan Wisata Muna Hanya Rp 3,5 M
Ilustrasi
KENDARIPOS.CO.ID — Tekad Bupati Muna, LM Rusman Emba untuk mengembangkan sektor pariwisata di otoritanya, sangat besar. Rusman terus mempromosikan potensi wisata yang ada. Pemerintah pusat bahkan diinformasikan akan mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung langkah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Muna, Dahlan Kalega sempat mengaku, pemerintah kabupaten (Pemkab) akan mendapat anggaran pengembangan pariwisata sebesar Rp 110 miliar pada tahun 2018 mendatang. Pernyataan tersebut dilontarkan saat Dahlan kembali dari Bandung, Jawa Barat usai pertemuan tentang dana alokasi khusus (DAK) pengembangan destinasi wisata di Muna. Ternyata, proyeksi anggaran sebesar itu, tidak terelisasi.
Belakangan diketahui dalam pembahasan draf anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2018. “Anggaran itu tidak benar. Saat itu, dia (Dahlan) melapor ke bupati, anggaran DAK pariwisata Rp 110 miliar,” ungkap Kepala Bappeda Muna, La Mahi saat ditemui di gedung DPRD, akhir pekan lalu.
Makanya, hal itu dinilai sebagai propaganda Dahlan Kalega saja. Nyatanya, kata La Mahi, anggaran yang ada hanya Rp 1,8 miliar saja dan telah masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Dinas Pariwisata. “Kalau totalnya dengan APBD hanya sebesar Rp 3,5 miliar. Itu untuk pengembangan di Meleura, Towea, Napabale dan Liang Kabori. Maret baru bisa jalan,” jelasnya.
Sementara itu, Kadis Pariwisata Muna, Dahlan Kalega yang hendak dikonfirmasi terkait anggaran Rp 110 miliar belum bisa memberikan tanggapannya. “Nanti datang di kantor baru saya jelaskan. Hari Selasa, baru datang,” katanya sambil memutuskan sambungan teleponnya.
Bupati Muna, LM Rusman Emba melalui Kabaghumas, Amiruddin Ako hanya berbicara diplomatis saja. Soal anggaran Rp 110 miliar itu memang tidak ada. Artinya, DAK pariwisata di Muna tersebut untuk presentasi pihak daerah untuk diusulkan ke pemerintah pusat. Dan yang terealisasi hanya Rp 1,8 miliar. “Tapi kan potensi pariwisata kita baru merangkak. Sehingga perhatian pemerintah pusat belum besar. Ini merupakan tantangan Kadis Pariwisata untuk memancing kucuran dana pusat ke daerah,” argumentasi Amiruddin. (b/ery)
Post a Comment