Kendari Pos
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kendaripos/public_html/index.php:6) in /home/kendaripos/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
http://kendaripos.co.id Fri, 01 Dec 2017 03:09:45 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.4 http://kendaripos.co.id/wp-content/uploads/2016/02/cropped-logo-baru-kp-1-80x80.png http://kendaripos.co.id 32 32 http://kendaripos.co.id/2017/12/01/bareskrim-bisa-garap-viktor-tanpa-tunggu-mkd/ http://kendaripos.co.id/2017/12/01/bareskrim-bisa-garap-viktor-tanpa-tunggu-mkd/#respond Fri, 01 Dec 2017 03:09:45 +0000
http://kendaripos.co.id/?p=69857
Maman Imanulhaq
KENDARIPOS.CO.ID — Anggota Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Maman Imanulhaq menyatakan, penyidik Bareskrim Mabes Polri bisa langsung menggarap Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat yang menjadi terlapor kasus dugaan penistaan agama. Sebab, persoalannya murni kasus hukum. “Tak perlu (menunggu keputusan MKD, red). Itu kan urusan hukum dia yang urus,” ucap Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11). Politikus PKB itu menilali sikap Bareskrim menunggu MKD justru salah. Sebab, anak buah Surya Paloh di Partai NasDem sudah dilaporkan oleh beberapa partai politik terkait pidana dan proses hukumnya sedang berjalan di Bareskrim.
Maman menambahkan, MKD sudah mendatangi Bareskrim untuk mengecek laporan tentang Viktor. Laporan itu memang ada dan MKD menghormati proses hukum yang berjalan. Selain itu, Maman juga sudah datang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengecek apakah ada laporan di tentang Viktor di kepolisian setempat. Bahkan, MKD sembari menunggu proses di Bareskrim juga mencari tahu rekaman video tentang Viktor yang dipersoalkan.
Legislator yang akrab disapa dengan panggilan Kiai Maman itu pun menegaskan , tidak tepat bila Bareskrim menunggu proses yang berjalan di MKD. “Kalau Bareskrim menunggu kami, salah juga dong. Proses hukum jalan saja kalau memang sudah cukup bukti,” tegas politikus asal Jawa Barat ini. Maman menegaskan, proses yang berjalan di Bareskrim merupakan ranah hukum, sedangkan di MKD persoalaln etika. Sehingga tidak perlu saling menunggu.
“Kalau sekadar menjelaskan hak imunitas kami jelaskan. Hak imunitas bagaimana dan sebagainya,” pungkas Maman. Bareskrim Polri masih mengusut kasus dugaan penodaan agama yang menyeret Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat sebagai terlapor. Meski sempat ada kabar penyelidikan kasus itu dihentikan, ternyata Bareskrim masih terus mengusutnya. Kepastian soal kelanjutan penanganan kasus Viktor disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut Tito, kelanjutan penanganan kasus legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu masih menunggu hasil investigasi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). �œNanti MKD yang menilai apakah Viktor saat itu sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPR atau tidak,” ucap Tito di Mabes Polri, Rabu (29/11).
Dia menambahkan, bila nantinya MKD menyatakan Viktor pada saat berpidato yang dianggap menista agama sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPR, maka hak imunitas tetap melekat. Dengan demikian kasusnya dihentikan. Namun, bila MKD menyatakan Viktor tidak sedang bertugas sebagai anggota DPR, maka proses hukumnya Bareskrim akan jalan terus.
Merujuk Pasal 224 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) maka legislator tidak bisa dituntut di pengadilan atas pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan di dalam ataupun luar rapat yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya. “Ada UU MD3 yang menyatakan adanya hak imunitas. Ini (UU MD3) bukan polisi yang membuat, kami hanya melaksanakan tugas,” kata Tito.
Mantan Kapolda Papua itu lantas membandingkan kasus Viktor dengan anggota DPR yang tertangkap menggunakan narkoba. Sebab, polisi lebih mudah mengusut kasus legislator yang ketahuan mengonsumsi sabu-sabu. �œPolisi gampang sekali menyatakan itu (kasus narkoba) tidak ada hubungannya dengan tugas dinas DPR. Kalau kasus Viktor kan di forum resmi partai,” katanya.
Menurut dia, hingga saat ini polisi telah memeriksa 30 saksi termasuk sejumlah ahli bahasa terkait pengusutan kasus Viktor. Seperti diketahui, sejumlah kalangan melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri terkait pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 Agustus 2017. Mantan politikus Golkar itu dalam pidatonya mengajak warga Kupang untuk tak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN. Politikus asal NTT itu menuding empat partai tersebut sebagai pendukung kelompok ekstremis dan khilafah.(mg1/jpnn)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/12/01/bareskrim-bisa-garap-viktor-tanpa-tunggu-mkd/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/12/01/mendikbud-semua-honorer-diangkat-kemendikbud-bubar/ http://kendaripos.co.id/2017/12/01/mendikbud-semua-honorer-diangkat-kemendikbud-bubar/#respond Fri, 01 Dec 2017 02:21:51 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69800
Mendikbud Muhadjir Effendy
KENDARIPOS.CO.ID — Tuntutan ratusan ribu guru honorer menjadi CPNS bakal terganjal. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk mengangkat guru honorer seluruhnya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, jumlah guru honorer di Indonesia ada 736 ribu orang.
Untuk mengangkat mereka, negara harus butuh anggaran sekira Rp 40 triliun. Sedangkan anggaran Kemendikbud hanya Rp 37 triliun. “Kalau angkat seluruh guru honorer bisa bubar Kemendikbud,” kata Muhadjir di depan para kepsek se Kabupaten Bogor, Selasa (28/11) lalu.
Dia menambahkan, pemerintah punya rencana mengangkat guru honorer menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dia berharap rencana tersebut bisa terealisasi tahun depan.
“Dari 736 ribu guru honorer tidak sampai 30 persen yang memenuhi syarat. Nah yang sekira 30 persen itulah yang kami ajukan ke MenPAN-RB,” terangnya.
Dia menambahkan, ratusan triliun uang negara habis untuk membayar gaji pegawai termasuk guru. Itu sebabnya, negara tidak bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS karena beban negara makin berat. (jpnn)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/12/01/mendikbud-semua-honorer-diangkat-kemendikbud-bubar/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/12/01/calon-direktur-pd-diminati-wajah-lama/ http://kendaripos.co.id/2017/12/01/calon-direktur-pd-diminati-wajah-lama/#respond Fri, 01 Dec 2017 01:44:57 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69840
Ilustrasi
KENDARIPOS.CO.ID — Kompetisi calon direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar sepi dari peminat. Sejauh ini, tim seleksi hanya mengerucutkan dua nama. Peminat lain dinilai tidak memenuhi syarat.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Pemkot Kendari, L. Syain Kadir mengatakan sejak pengumuman lelang jabatan Direktur PD Pasar Kota Kendari hingga berakhir, Senin (27/11) lalu hanya dua orang yang dianggap memenuhi syarat. Sayangnya, Syain Kadir tidak bisa menyebutkan dua nama tersebut. Dia berdalih lupa. “Saya lupa namanya. Yang jelas satu orang mantan PD Pasar, orang (wajah) lama. Nah yang satunya juga saya lupa siapa namanya. Ada dua orang,” ujar Syain Kadir saat dikonfirmasi Kendari Pos, rabu (29/11).
Bagian Hukum Pemkot Kendari memverifikasi berkas calon Direktur PD Pasar berakhir rabu (29/11). Selanjutnya, peserta seleksi akan menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Awal Desember nanti, calon direktur terpilih bakal di umumkan oleh Bagian Umum Pemkot Kendari.
L. Syain Kadir menambahkan dua nama tersebut telah memenuhi syarat menjadi calon direktur. Dua peserta seleksi itu bukan dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau pensiunan PNS. Keduanya berasal dari unsur swasta. “Sebenarnya ada juga pensiunan yang mendaftar tapi tidak memenuhi syarat. Umurnya sudah lewat dari ketentuan yaitu maksimal 55 tahun,” paparnya. (kmr/c)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/12/01/calon-direktur-pd-diminati-wajah-lama/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/12/01/pemkab-kolut-mulai-pembangunan-gor-porprov/ http://kendaripos.co.id/2017/12/01/pemkab-kolut-mulai-pembangunan-gor-porprov/#respond Fri, 01 Dec 2017 01:33:42 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69807
FOTO/RUSLI/KENDARI POS
Ketgam: Alat berat mulai beroperasi menimbun lahan untuk pembangunan GOR di Kolut
KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) tak mau patah arang untuk menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) meskipun belum menerima biaya pembangunan sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi (pemprov) Sultra. Pemerintah setempat siap membangun sebuah Gedung Olahraga (GOR) yang di dalamnya terdapat enam lapangan tenis untuk menjadi lokasi pertandingan atlet. Langkah awal, penimbunan lahan yang diatasnya nanti akan berdiri GOR sudah mulai dilakukan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kolut, Mukramin, mengatakan pembangunan GOR merupakan persiapan menggelar Porprov. Lahan dengan luas lebih satu hektar itu sudah mulai ditimbun. Paling tidak itu, kata dia sebagai bentuk keseriusan menjadi tuan rumah Porprov. “Karena anggaran kita terbatas maka penimbun lahan dulu kita lakukan sebelum membangun gedungnya. Nanti masuk anggaran 2018 baru kita melanjutkan pembangunannya,” tuturnya.
Ia menjelaskan penimbunan lahan yang mulai dilakukanm berada di kompleks perkantoran Pemkab Kolut, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua. Proyek tersebut berjalan mulai 13 hingga 29 Desember tahun ini dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2,5 miliar. “Seandainya pemprov telah menepati janjinya jauh hari sebelumnya mengucurkan anggaran, tentu berbagai sarana atlet Porprov sudah akan difinalkan,” argumentasinya.
Sejauh ini lanjut Mukramin, kesiapan Pemkab Kolut masih menyandang status sebagai tuan rumah. Tak heran bila, Kolut menyiapkan segala prasarana sesuai kemampuan keuangan yang tersedia. Sampai hari ini pemerintah provinsi tidak kunjung memberikan kabar gembira agar segera mengucurkan anggaran pembangunan khususnya stadion. “Kami ingin menerima komitmen dari semua pihak bersangkutan untuk menyukseskan Porprov,” tandasnya. (rus)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/12/01/pemkab-kolut-mulai-pembangunan-gor-porprov/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/12/01/sultra-dapat-kucuran-dak-rp-397-miliar/ http://kendaripos.co.id/2017/12/01/sultra-dapat-kucuran-dak-rp-397-miliar/#respond Fri, 01 Dec 2017 01:02:48 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69852
Ilustrasi
KENDARIPOS.CO.ID — Sultra hanya dapat kucuran dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 397 miliar dari pemerintah pusat tahun depan. Rinciannya, Rp 107 miliar DAK reguler dan dan Rp 289 DAK penugasan. Dari jumlah tersebut, khususnya dalam pos DAK penugasan, anggaran SMA menelan cukup banyak yakni Rp 102 miliar. Setelah SMA, pos anggaran yang juga dapat porsi cukup besar adalah kesehatan yakni Rp 83 miliar yang diperuntukan untuk rumah sakit rujukan. Sementara untuk pos anggaran pembangunan jalan hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 21 miliar dan itu diperuntukan untuk pembangunan jalan pendukung konektivitas.
Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh mengaku akan terus berupaya menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah untuk mendapatkan kucuran dana (DAK) lebih besar lagi. “Jika ditanyakan apakah sudah adil pembagian DAK ini, tentu saya jawab belum. Jika kita lihat sesuai asas proporsionalitas, apa bedanya Papua dan Sultra. Kenapa Papua justru mendapatkan anggaran besar dari pada Sultra,” tuturnya, rabu (29/11).
Dibanding dengan Papua dari segi jumlah penduduk, Sultra pasti lebih banyak. Namun kenapa, sampai saat ini total anggaran negara untuk membangun Papua kurang lebih sudah mencapai Rp 20 triliun. “Tapi di Sultra Rp 1 triliun saya rasa tidak sampai. Lalu dimana urgensinya sehingga anggaran di Papua jauh lebih besar,” jelasnya.
Dalam persoalan ini, ia juga menyayangkan sikap Pemda yang tidak terbuka dengan para anggota DPR RI dalam hal perjuangan aspirasi. “Harusnya ada sinergi, supaya program-programnya bisa kita bantu perjuangkan. Mereka (Pemda) rata-rata memilih untuk berkomunikasi langsung ke pemerintah pusat,” terangnya.
Politisi Gerindra mengaku tetap bersyukur karena pos anggaran untuk penanggulangan bencana bisa masuk dalam APBN 2018. “Seperti bencana kalau tidak ditulis nama Sultra tentu saya tidak tahu. Pemerintah daerah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, kita tidak semua tahu. Jadi kita harap ada koordinasi demi meningkatkan pembangunan Sultra melalui anggaran dari pusat,” katanya. (b/yog)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/12/01/sultra-dapat-kucuran-dak-rp-397-miliar/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/12/01/dprd-sultra-segera-panggil-pt-baula/ http://kendaripos.co.id/2017/12/01/dprd-sultra-segera-panggil-pt-baula/#respond Fri, 01 Dec 2017 00:00:01 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69847
Keluarga almarhum Lamarota yang tanahnya diduga diserobot PT Baula mengadu ke DPRD Sultra, rabu (29/11). Mereka diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra, Suwandi Andi beserta anggota. Foto: LM Syuhada/Kendari Pos
KENDARIPOS.CO.ID — Sikap “keras kepala” yang ditunjukkan PT Baula Petra Buana (BPB) bikin banyak pihak geram, tak terkecuali wakil rakyat di DPRD Sultra. Dugaan penyerobotan lahan yang perusahaan tambang nikel ini lakukan belum juga tuntas. Untuk itu, lembaga yang dinakhodai Abdurahman Shaleh ini dalam waktu dekat akan memanggil managemen perusahaan yang beroperasi di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea tersebut.
Rencana hearing terhadap PT Baula disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra, Suwandi Andi saat menerima aspirasi warga rumpun keluarga almarhum Lamarota yang tanahnya diduga diserobot di ruang rapat DPRD Sultra, rabu (29/11). Waktunya juga sudah ditentukan, yakni Senin (4/11) mendatang. Dalam pertemuan nanti, DPRD juga akan mengundang Dinas Kehutanan, BPN dan DPRD selaku intansi teknis, termasuk PT BPB dan pemilik lahan. “Ini aspirasi masyarakat yang harus dikawal bersama,” ujar Suwandi Andi
yang saat itu didampingi salah satu anggota Komisi I, Nur Iksan Umar.
Keluarga rumpun ahli waris almarhum Lamarota memang mendatangi gedung DPRD Sultra, rabu (29/11). Mereka dipimpin langsung Arsanul Lapae. Dia menyampaikan bahwa, sampai sekarang pihaknya masih bingung karena PT Baula belum pernah memperlihatkan surat kuasa dan bukti sah jika perusahaan tersebut pernah membeli lahan seluas 47 hektar kepada rumpun Lamarota.
�œPihak perusahaan harus dihadirkan. Kami warga sangat resah dan dirugikan. Kami ingin ada kejelasan terhadap kasus ini,” kata Arsanul Lapae yang diaminkan rekan-rekannya. Menurut Arsanul, DPRD harus memanggil pihak PT Baula sebab perusahaan tersebut sudah mengambil hak masyarakat. Kata dia, sejak beroperasi, pihaknya tidak pernah bertemu dengan manajemen perusahaan. “Makanya kami bingung, lahan itu dari mana mereka beli,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, tepatnya Selasa (28/11), keluarga rumpun ahli waris (keluarga alm Lamarota,red) sedikit bernapas lega. Sebab, harapan mereka supaya uji titik koordinat di lokasi lahan yang diduga diserobot PT Baula Petra Buana (BPB) akhirnya terlaksana. Penyidik dari Polda Sultra turun langsung mengecek lokasi di wilayah PT Baula beraktivitas, tepatnya di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan. “Penyidik Polda sudah melihat peta aktivitas PT Baula yang berada di atas lahan 117 hektar milik rumpun keluarga almarhum Lamarota. Kami masih mau bicarakan dengan keluarga, bagaimana selanjutnya,” ungkap Yudi Lapae, salah satu rumpun ahli waris yang ikut hadir saat peninjauan lokasi.
Sayangnya, belum ada titik terang. Sebab, penyidik masih harus lakukan gelar perkara untuk membuktikan kalau lahan itu diserobot atau memang sudah dibeli. Sementara itu, perusahaan yang diwakili Kuasa Hukum PT Baula, Algazali mengungkapkan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan apapun mengenai tuntutan pemilik lahan. Sebab, seingat dia masalah pembebasan lahan itu sudah pernah dilakukan kliennya terhadap pemilik lahan yang klaim. “Kita siap mengikuti apa yang dilakukan penegak hukum. Karena saat ini sudah sementara proses hukum. Yang jelas terkait lahan yang dikuasai oleh perusahaan itu sudah pernah dilakukan pembebasan lahan. Pemda, camat, lurah dan desa terlibat saat itu. Dan telah dilakukan verifikasi,” imbuh Algazali. (b/ade/kam)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/12/01/dprd-sultra-segera-panggil-pt-baula/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/11/30/direktur-kemendikbud-resmikan-rumah-adat-baruga-palahidu-di-binongko/ http://kendaripos.co.id/2017/11/30/direktur-kemendikbud-resmikan-rumah-adat-baruga-palahidu-di-binongko/#respond Thu, 30 Nov 2017 13:37:02 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69931
Penandatanganan prasasti rumah adat Baruga Palahidu.
KENDARIPOS.CO.ID — Rumah Adat “Baruga Palahidu” yang dibangun di Desa Palahidu Barat Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya diresmikan. Peresmian tersebut dilakukan Direktur Pembinaan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa (TYME) dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI), Sri Hartini didampingi Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud. “Saya mau pasca pembangunan Baruga ini masyarakat bisa menjaga bersama,” ungkap Sri Hartini, Selasa (28/11/2017)
Sri meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pembinaan apalagi ada potensi luar biasa dari masyarakat Binongko. “Yang penting dan harus kita pahami setelah membangun ini apa yang harus dilakukan selanjutnya dan manfaatnya kedepan,” katanya.
Pembangunan Baruga Palaidu melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari pengusulan proposal oleh ketua adat dan pengurus bersama masyarakat setempat sehingga bisa mendapat anggaran dari Kemendikbud RI. Sekira Rp 400 juta yang langsung di transfer ke rekening desa setempat. Sri mengaku, semua hal tersebut termasuk kunjungannya ke Binongko berkat usaha dari Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud.
“Harus bersyukur punya wakil bupati seperti beliau (Ilmiati Daud,- red). Di tambah lagi Binongko menjadi perhatian Presiden soal revitalisasi bangunan adat Binongko dan Kaledupa,” katanya.
“Dan satu hal yang penting, setelah kami sampai di Binongko, ternyata kita tidak salah memberikan bantuan fasilitas untuk komunitas adat di Wakatobi,” sambung Sri.
Pengguntingan pita saat peresmian Baruga Palahidu di Binongko.
Sementara itu, Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud mengajak masyarakat Binongko untuk bersyukur atas bantuan yang diterima dari pusat. Apalagi direktur bersama rombingan bisa langsung berkunjung ke Binongko sebagai pulau terujung di Wakatobi.
“Untuk sampai di sini banyak usaha yang dibutuhkan. Tapi kita patut bersyukur karena selain kita diberikan bantuan, ibu Direktur bersama rombongan hadir di tengah-tengah kita untuk meresmikan bangunan ini,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Adat Palahidu Desa Palahidu Barat Kecamatan Binongko, La Amasida mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Direktur dan Wakil Bupati Wakatobi bersama rombongan. Ia juga membeberkan pembangunan Baruga ini tanpa pungutan dari masyarakat atau murni anggaran dari pusat.
“Di Baruga ada budaya dan situs-situs sejarah Binongko. Saya yakin banyak yang akan berkunjung ke daerah kita kedepannya,” harapnya.
Untuk diketahui, setelah acara pembukaan, Sri Hartini didampingi Ilmiati Daud bersama rombongan dan tokoh adat menandatangani prasasti sekaligus pengguntingan pita. (thy)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/11/30/direktur-kemendikbud-resmikan-rumah-adat-baruga-palahidu-di-binongko/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/11/30/dugaan-berpolitik-praktis-panwas-baubau-panggil-tiga-asn/ http://kendaripos.co.id/2017/11/30/dugaan-berpolitik-praktis-panwas-baubau-panggil-tiga-asn/#respond Thu, 30 Nov 2017 10:49:06 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69921
Ilustrasi
KENDARIPOS.CO.ID — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Baubau mulai memperlihatkan ketegasannya. Semua itu terlihat dari kegesitan Panwas dalam mendeteksi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tahapan pemilihan walikota (Pilwali) Kota Baubau. Total, tiga ASN masuk dalam daftar hasil pantauan Panwas yang dicurigai ikut berpolitik praktis.
“Sudah ada tiga ASN yang kita panggil untuk memberikan klarifikasi (dugaan keterlibatan berpolitik praktis, red). Agenda undangannya mulai pukul 10:00 Wita untuk dua orang yaitu, dr. Hasmudin (PNS spesialis dr bedah di Baubau) dan Drs Nurhadi (PNS Kabupaten Busel). Namun yang memenuhi undangan hanya dr. Hasmudin,” kata Koordinator divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Panwaslu Baubau, Wa Ode Frida Vivi Oktavia, rabu (29/11)
Selain dua nama tersebut, Panwas juga memanggil salah satu PNS Kota Baubau. Dia adalah Kepala Bappeda Baubau, Abdul Rahim dengan jadwal undangan pukul 15:30 Wita. “Mereka (ketiga ASN) kita mintai klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya di acara sosialisasi salah satu bakal pasangan calon,” ucapnya.
Setelah meminta klarifikasi ketiga ASN tersebut kata dia, pihaknya akan membuat kajian menyimpulkan dugaan itu cukup atau tidak untuk ditetapkan sebagai pelanggaran. Selanjutnya Anggota Panwaslu Kota Baubau akan menggelar pleno status dari perkara tersebut. “Prosedurnya kita itu undangan itu dua kali. Jadi kalau undangan klarifikasi kedua tetap tidak dihadiri, berarti proses penanganan dugaan itu tetap dilakukan meskipun tanpa terlapor atau inabsensia,” terangnya.
“Jika dalam perjalananya terbukti ada pelanggaran, maka kita akan proses dengan mengirim surat ke Komisi ASN untuk dilakukan pembinaan terhadap ketiga ASN itu. Karena melanggar pasal 2 huruf (f) Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Baubau, Abdul Rahim membantah terlibat politik praktis. Kehadirannya dalam sosialisasi di Kelurahan Wajo pada suatu malam itu hanya sebatas mendengarkan pemaparan pasangan Roslina Rahim-La Ode Yasin. “Malam itu saya hadir di Wajo, Jadi saya dimintai klarifikasi apakah saya terlibat didalam kegiatan itu, saya bilang tidak. Saya hanya datang dengar-dengar orang yang saya kagumi istri saya (Roslina Rahim),” ungkapnya usai memberikan klarifikasi di Kantor Panwas Baubau.
“Saya apresiasi langkah Panwaslu ini yang melakukan tindakan preventif terhadap indikasi pelanggaran. Saya berharap aturan betul-betul dilaksanakan tanpa pandang bulu, jangan hanya orangnya Rossy yang dimintai klarifikasi seperti ini,” tambahnya. (b/ahi)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/11/30/dugaan-berpolitik-praktis-panwas-baubau-panggil-tiga-asn/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/11/30/pemda-mubar-gagas-kerjasama-dengan-pt-antam/ http://kendaripos.co.id/2017/11/30/pemda-mubar-gagas-kerjasama-dengan-pt-antam/#respond Thu, 30 Nov 2017 10:41:47 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69927
Bupati Mubar LM Rajiun Tumada (kedua dari kanan) bersama jajaran Direksi PT Antam Tbk.
KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) akan menjalin kerjasama dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan antara Bupati Mubar LM Rajiun Tumada dengan jajaran Direksi PT Antam di Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Asisten II Pemkab Mubar, H Takari Abdullah mengatakan, Bupati LM Rajiun memiliki gagasan untuk bekerjasama dengan PT Antam Tbk agar dana corporate social responcibility (CSR) bisa juga dirasakan masyarakat Mubar. Inisiatif ini lahir lanjut Takari, untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.
“Pada pertemuan itu dihadiri para petinggi PT Antam bersama pak Bupati,” jelasnya. “Banyak hal yang dibicarakan dan moment ini tentu sangat penting bagi Pemda Mubar,” sambung Takari.
Sayangnya Takari enggan membeberkan bentuk kerjasama antara kedua bela pihak. (yaf)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/11/30/pemda-mubar-gagas-kerjasama-dengan-pt-antam/feed/ 0 http://kendaripos.co.id/2017/11/30/pemda-diajak-kerja-sama-optimalkan-pembangunan-infrastruktur/ http://kendaripos.co.id/2017/11/30/pemda-diajak-kerja-sama-optimalkan-pembangunan-infrastruktur/#respond Thu, 30 Nov 2017 09:04:22 +0000 http://kendaripos.co.id/?p=69886
Indonesia PPP Day 2017 yang dihelat Kemenkeu di Gedung Dhanapala, Rabu (29/11). Foto: Jawa Pos
KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyelenggarakan Indonesia PPP Day 2017 dengan tema “A New Way, A New Opportunity”. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mengajak serta meyakinkan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur nasional maupun daerah.
“Acara ini juga bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada calon PJKP, investor dan akademisi mengenai implementasi KPBU di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan di Gedung Dhanapala, Rabu (29/11).
Lanjut Robert, pihaknya menilai keterlibatan dan inovasi pihak swasta KPBU, akan mendorong pelayanan publik yang efektif, efisien dan dapat diandalkan. Dengan kontrak jangka panjang KPBU, pihak swasta akan mengoptimalkan efisiensi melalui inovasi desain dan pengelolaan yang profesional.
“Di dalam KPBU, pemerintah tidak menanggung risiko sepenuhnya, namun dibagi dengan pihak swasta. Pemerintah umumnya hanya menanggung risiko politik seperti adanya perubahan peraturan dan kebijakan,” jelasnya.
Robert juga berkomitmen jika pihaknya akan mendukung skema KPBU melalui penyediaan fasilitas dan dukungan pemerintah, antara lain fasilitas penyerapan proyek, dukungan kelayakan, dan penjaminan infrastruktur.
“Kita akan bantu fasilitasi. Kita juga berharap pemerintah daerah semakin paham dengan skema ini. Di samping itu, swasta juga akan semakin yakin untuk berpartisipasi dalam skema KPBU,” pungkasnya. (JPG)
]]> http://kendaripos.co.id/2017/11/30/pemda-diajak-kerja-sama-optimalkan-pembangunan-infrastruktur/feed/ 0
Post a Comment