Rp 45 M Disiapkan Bangun Pasar Tradisional di Muna
ilustrasi
KENDARIPOS.CO.ID — Sejumlah sentra perekonomian masyarakat di Muna akan dibangun dan direvitalisasi tahun ini. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 45 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Muna, Sukarman, merincikan, dua unit pasar tradisional akan dibangun di Kecamatan Wakorumba Selatan dan Tongkuno Selatan dengan dukungan anggaran Rp 12 miliar. “Satu unit pasar masing-masing Rp 6 miliar. Dananya dari APBN langsung,” jelasnya, Selasa (20/2).
Dua pasar tambahan itu akan melengkapi pasar rakyat di Kecamatan Bone dan Parigi yang lebih dulu dibangun pada 2017 lalu. Selain itu, tahun 2019 mendatang direncanakan kembali melakukan penambahan pasar di Napabalano dan Kontukowuna. “Dua unit tahun ini akan segera di lelang pekerjaanya,” tambahnya. Sementara itu, selain membangun pasar baru, tahun ini Pemkab Muna juga akan merevitalisasi dua pasar di Kabawo dan Kabangka dengan total anggaran Rp 3 miliar. Pada 2017 lalu, Pemkab sebenarnya sudah tuntas merevitalisasi pasar di Lohia dan Watuputih. “Kalau revitalisasi pasar satu unitnya Rp 1,5 miliar. Dananya dari DAK 2018,” sambungnya.
Sedangkan untuk Pasar Sentral Laino, Disperindag mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk menambah satu gedung baru agar mencukupi kebutuhan lods. Khusus anggaran Pasar Laino ini, Pemkab berencana mengajukan pinjaman ke Bank Sultra. “Soalnya gedung sekarang hanya 785 lods jadi butuh 400 lods tambahan, karena jumlah pedagang dari pendataan terakhir itu 1.200 orang,” paparnya.
Dengan demikian, total dana alokasi untuk pasar pada tahun ini mencapai Rp 45 miliar. Besarnya anggaran tersebut, selain untuk menambah sentrum perputaran barang, juga mengejar pendapatan daerah. Saat ini, PAD dari sektor tersebut hanya bertumpu pada Pasar Laino dengan jumlah yang sangat minim yakni Rp 350 juta. “Target kami 22 kecamatan punya pasar representatif sehingga PAD bisa maksimal,” urainya.
Ia melanjutkan, untuk wilayah kecamatan maupun desa yang belum memiliki pasar memadai, dapat membuat usulan. Dengam catatan, lokasi yang dipilih punya potensi pengembangan ekonomi dan juga ketersediaan lahan bebas sengketa. “Nanti kami akan teruskan ke pemerintah pusat. Karena memang tujuannya untuk penguatan ekonomi kerakyatan,” imbuhnya. (c/ode)
Post a Comment